KONFLIK AHMADIYAH VS ISLAM


Indonesia adalah negara yang multikultural, terdiri atas ribuan Pulau bahkan di Indonesia sendiri terdapat beragam suku bangsa, ras, bahasa, kebudayaan, adat istiadat bahkan hingga agama. Di Indonesia sendiri terdapat lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Namun kini telah diakui adanya Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Mayoritas dari penduduk Indonesia adalah Islam. Sedangkan penduduk yang beragama Protestan mayoritas berada di Papua, Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara, dan Katholik sebagian besar berada di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk yang beragama Hindu-Budha mayoritas berada di Bali.

Selama bertahun-tahun Indonesia merdeka sudah banyak terdapat aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah mengizinkan praktik sistem keyakinan tradisional Aliran Kepercayaan sebagai manifestasi budaya, bukan sebagai suatu agama. Para pengikut Aliran Kepercayaan harus mendaftar ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pihak berwenang daerah pada umunya menghargai penganut Aliran Kepercayaan ini dalam mempraktikkan keyakinannya. Banyaknya aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia yang tak sedikit jumlahnya terkadang keberadaannya dapat memicu terjadinya konflik. Beberapa tahun yang lalu beredar mengenai adanya aliran Islam Ahmadiyah yang ada di Indonesia. Aliran ini dianggap sebagai aliran sesat oleh beberapa ormas Islam karena ajarannya menyimpang dari ajaran pokok atau garis besar Islam.

Dalam permasalahan yang terjadi tersebut dapat dikatakan bahwa masalah dalam kajian ini adalah tentang bagaimana berkembangnya Ahmadiyah dan ajarannya sehingga dikatakan sebagai aliran sesat. Selain itu juga perlu di jelaskan mengenai bagaimana peran-peran lembaga-lembaga Islam dalam menangani permasalahan tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan atau perundang-undangan mengenai kebebasan beragama serta keterkaitan SKB 3 menteri dalam penanganan masalah ini serta mengenai perundang-undangan tentang kebebasan beragama di Indonesia.

Berkaitan dengan masalah tersebut tentang adanya konflik di dalam masyarakat mengenai dilarangnya Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam melibatkan peran pemerintah dan lembaga keagamaan yang bersangkutan seperti MUI dan FPI. Dalam hal ini dapat dikaji melalui beberapa teori. Yang pertama adalah teori Fungsionalisme yang diutarakan oleh Robert K. Merton. Ia mengatakan tentang adanya fungsi manifes dan fungsi latent. Ia memberi tekanan pada bagaimana perbedaan pola-pola organisasi sosial di dalam sistem sosial yang lebih eksklusif dapat dicittakan, dipelihara, dan dirubah bukan hanya oleh kebutuhan total sistem tetapi juga oleh interaksi diantara item-item sosiokultural di dalam keseluruhan sistemik. Teori ini tidak menerima konsepsi variabel konflik dan perubahan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam teori ini masyarakat selalu dalam keadaan yang seimbang, stabil atau statis. Namun pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa masyarakan merupakan sesuatu yang dinamis, berkembang dan selalu mengalammi perubahan. Dan dalam masyarakat sendiri sering terjadi konflik yang nantinya dapat merujuk pada suatu proses integrasi. George Simmel juga mengatakan dalam teori konfliknya yaitu dikatakan bahwa konflik adalah salah satu proses utama yang bekerja untuk menyelamatkan masyarakat keseluruhan dan atau beberapa bagian di dalamnya. Kemudian konsekuensi dari konflik dapat memiliki konsekuensi integratif untuk the social whole, ketika, konflik dapat menghasilkan koalisi diantara kelompok yang berkonflik. Jadi dapat dikatakan bahwa konflik juga memiliki sisi posif yaitu dapat mengintegrasikan kelompok-kelompok tertentu yang berkonflik. Dalm teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser juga dikatakan tentang fungsi positif konflik untuk masyarakat. Ia menunjukan fungsi positif yakni daapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi yang menguntungakan sistem sosial. Ia juga mengemukakan adanya konflik realistis dan non realitas. Selain itu juga dikatakan mengenai adanya katup penyelamat (savety valve) yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah tanpa merusakan solidaritas dari kedua pihak yang sedang bermusuhan dan upaya untuk meredakan ketegangan keduanya. Kemudian dalam teori agama menurut pandangan sosiologi dikatakan bahwa penjelasan dari segi emosional tentang agama telah dibahas bahwa mempunyai nilai yang pragmatis yang kuat. Pragmatis sangat berpengaruh ketika penjelasan-penjelasan ini dikemukakan oleh Malinowski tentang agama dan magi. Ia mengatakan bahwa agama sangat bernilai bahkan benar menurut ukuran kebenaran kaum pragmatis, bila agama itu mengalami kebutuhan dengan memberikan kesenangan dan keamanan, keyakinan, kelegaan, dan keberanian, bila demikian segala konsekuensi yang berguna untuk kehidupan memancar dari agama itu. Montesquieuw mengatakan bahwa walaupun suatu agama boleh jadi salah, tetapi dapat memiliki suatu fungsi yang amat penting akan terlihat dapat menyesuaikandiri dengan corak pemerintah yang berkuasa, karena agama rakyat pada umumnya sesuai dengan jalan hidup mereka. Dikatakan juga oleh Durkheim tentang manusia, ia berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang jelas bersifat manusiawi seperti bahasa, moralitas, agama, dan kegiatan ekonomis dapat diberi ciri oleh dan tergantung pada masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu berkaitan erat dengan agama.

Berbicara mengenai agama berkaitan erat dengan riligi, J van Baal mengatakan bahwa religi adalah suatu sistem simbol yang dengan sarana tersebut manusia berkomunikasi dengan jagad rayanya. Simbol-simbol itu adalah sesuatu yang serupa dengan model-model yang menjembatani berbagai kebutuhan yang saling bertentangan untuk pernyataan diri dengan penguasa diri. Dapat dikatakan bahwa religi merupakan simbolyang digunakan manisia untuk berhubungan dengan jagad raya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai agama.  Menurut E.B Taylor dalam buku perintisnya Primitive Culture yang diterbitkan tahun 1871 mengemukakan dengan apa yang dikenal dengan “definisi minimum” agama. Dia mendefinisikan agama sebagai “kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spiritual”. Jadi dalam pengertiannya sesuatu dikatakan agama haruslah memiliki kepercayaan dan adanya simbol atau lambang (wujud) dari kepercayaan tersebut. Yinger juga mengatakan bahwa agama merupakan keengganan untuk menyerah kepada kematian , menyerah dalam menghadapi frustasi dan untuk menumbuhkan rasa permusuhan terhadap penghancuran ikatan-ikatan kemanusiaan. Jadi pada hakikatnya dalam ajaran agama dilarang adanya pasrah atau menyerah terhadap sesuatu yang dapat menghancurkan ikatan-ikatan kemanusiaan.

Kemudian Radcliffe-Brown mengatakan bahwa agama katanya “di mana pun merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Dapat dikatakan bahwa manusia memiliki ketergantungan terhadap kekuatan yang ada di luar diri kita sendiri yang nantinya hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam masyarakat. Jadi agama menrutnya kekuatan yang berada di luar diri kita namun dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam masyarakat.

Durkheim juga mangatakan tentang agama, bahwa menurutnya agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral, yakni katakanlah, benda-benda yang terpisah dan terlarang, kepercayaan-kepercayaan dan peribadatan-peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya ke dalam suatu komunitas. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa unsur-unsur sebuah agama meliputi : kepercayaan, adanya peribadatan, simbol (benda-benda sakral), dan adanya suatu komunitas yang mengikat atau mempersatukan penganutnya dalam komunitas tertentu (lenbaga keagamaan, rumah peribadatan). Bagi mazhab positivis, agama sebagaimana juga seni dan sains adalah bagian dari puncak-puncak ekspresi kebudayaan sehingga keduanya sering dikategorikan sebagai civilizatilon (peradaban) bukan sekedar culture. Namun bagi kalangan teolog dan orang-orang yang beragama, kebudayaan adalah perpanjangan dari agama. Atau paling tidak agama dan budaya masing-masing memiliki basis ontologis yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapt dipisahkan.

Sedangkan sosiologi agama merupakan suatu studi tentang interaksi-interaksi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka. Berdasarkan pengertian agama di atas ada perbedaan antara agama dan sosiologi agama. Hubungannya dengan sosiologi agama perlu dikemukakan adalah bidang kajian perbandingan agama. Kajian ini memiliki tradisi yang baik sekali, dan pada hakikatnya tidak dapat, dalam berbagai bentuknya yang lebih baru atau lebih , dipisahkan secara tajam dari sosiologi agama. Perbedaannya difokuskan pada satu pihak, pada isi kepercayaan-kepercayaan, peribadatan-peribadatan atau aturan-aturan etika tertentu dan dipihak lain, posisi keyakinan-keyakinan, peribadatan-peribadatan dan aturan-aturan ini dalam konteksnya dengan berbagai struktur sosial tertentu.  Ahli sosiologi berkeyakinan bahwa meskipun pencatatan atau perbandingan antara berbagai unsur sangat bermanfaat, terutama menunjukan generalitas atau frekuensi beberapa tema tertentu. Ada perolehan-perolehan lain yang harus dicari untuk memahaminya dengan senantiasa mengamati unsur-unsur itu dalam kkonteks sosialnya. Jadi pada intinya perbedaan dapat dilihat dari penekanannya, dalam agama lebih menekankan pada jenis peribadatan, konsep keagamaan, keyakinannya serta aturan-aturan di dalamnya. Namun pada sosiologi agama mengkaji tentang katerkaitan unsur-unsur tersebut dengan konteks sosialnya atau dalam masyarakat.

Agama resmi yang ada di Indonesia terdapat ada lima agama yaitu Islam. Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha. Namun beberapa tahun yang lalu resmi diakui bahwa Konghucu sebagai agama di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa secara resmi pemerintah mengakui adanya enam agama yang ada di Indonesia.

Pluralitas tradisi atau yang lebih dikenal dengan fenomena pluralisme agama (religious pluralism) telah menimbulkan kehebohan besar belakangan ini. Banyak konflik dan ketegangan di zaman ini yang di sulut oleh perbedaan pandangan agama. Agama yang semestinya mendatangkan keadilan dan kebahagiaan, dalam perjalanan justru sering diperalat untuk melanggengkan penindasan dan perampasan hak-hak sesama manusia. Menghadapi persoalan ini, para pemikir agama mencoba untuk merumuskan berbagai pemecahan. Namun sayangnya sebagian besar pemecahan itu terbukti tidak lengkap dan membentur jalan buntu. Implikasi selanjutnya, alih-alih meredakan konflik dan ketegangan, pemecahan-pemecahan itu malah secara de facto memperuncing keadaan dan menjerumuskan para aktor yang bersangkutan dalam labirin konflik yang tak berujung pangkal.

Pluralisme, sebenarnya merupakan ajang kompetisi yang paling cocok dalam umat beragama. Dalam kemajemukan dan keberagaman ini setiap penganut agama seharusnya mampu membuktikan kebenaran nilai-nilai agamanya. Pluralisme menjadi batu uji bagi perwujudan pesan-pesan agama. Dalam kemajemukan dan keragaman ini nilai-nilai kemanusiaan dapat terhannyutkan secara utuh dan tulus. Sebenarnya agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan untuk menuntun manusia.

Dalam kasus ini yang akan dibahas adalah mengenai Ahmadiyah dan Islam yang menimbulkan konflik dan melibatkan pemerintah dan juga ormas yang berkaitan dengan agama tersebut. Di mana konflik ini melibatkan ormas Islam yaitu FPI dan MUI. Konflik ini terjadi sekitar bulan Juni 2008 di Jakarta.

Konflik ini bermula dari adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran Islam dan Ahmadiyah. Islam sendiri masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat yang kemudian menetap dan menyebarkan agama Islam. Khususnya di Jawa penyebaran di Indonesia banyak dilakukan oleh para wali atau yang lebih dikenal dengan Wali Songo.

Membicarakan masyarakat Islam atau masyarakat Muslim tidak bisa tidak. Dan haruslah terlebih dahulu membicarakan tentang umat dan jamaah. Umat dan jamaat adalah lapik pertama dan utama adanya masyarakat Islam atau masyarakat Muslim tidak akan ada bila umat dan jamaah tidak ada. Karena itu harus jelas dahulu pengertian kedua istilah itu. Umat berasal dari kata “ummah”. Kata itu terdapat dalam ayat-ayat Al Qur’an sekalian asal usulnnya tidak asli kosa kata Arab, melainkan “”ibriyah atau dari bahasa al-Aramiyah. Kata itu termasuk ke dalam perbebdaharaan bahasa arab. Kata ummah dalam Qur’an mengandung arti yang banyak, tetapi arti utamanya adalah rakyat (sya’b), kelompok (jamaah) dan kelompok –kelompok besar (jamaah kabir). Umat berarti golongan, kelompok, yang berhimpunan menjadi satu kelompok .

Jamaah atau jemaah berasal dari bahasa arab , jamaah berarti kelompok manusia, gerombolan, kumpulan, partai, pasukan, masyarakat setempat (communuty). Dalam bahasa Indonesia berarti kumpulan orang atau rombongan orang beribadah.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam Suni. Islam memiliki beberapa organisasi Islam terbesar seperti Muhamadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan masih banyak lagi. Akan tetapi mereka masih memegang teguh aturan –aturan Islam yang pokok dan mempercayai bahwa Muhammad sebagai utusan Allah dan sekaligus sebagai nabi yang terakhir. Inilah yang menjadi ujung pangkal pemicu konflik antara Islam dan Ahmadiyah. Di mana mereka berpedoman bahwa nabi Muhammad adalah penutup para nabi sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” (QS. Al Ahzab: 40).

Dalam ajarannya Islam memiliki mazhab-mazhab yang dianut oleh umat Islam itu sendiri. Dalam ajaran Islam diajarkan tentang ke-Esaan Allah dan mempercayai bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad dalam Islam dikatakan bahwa beliau merupakan nabi yang terakhir. Hal ini pun telah dijelaskan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al Qur’an yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam menjalani kehidupannya.

Pada tahun 2008 ketika marak dibicarakan mengenai Ahmadiyah yang menyatakan bagian dari Islam mereka tidak mengakui bahwa Muhammad adalah rasul yang terakhir. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran dalam Islam yang menyatakan bahwa rasul yang terakhir adalah Muhammad. Dalam aliran Akhmadiyah dikatakan bahwa Muhammad bukanlah rasul yang terakhir melainkan Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan.

Dengan pernyataan Ahmadiyah yang menyatakan berada dalam naungan Islam namun tidak mengakui bahwa Muhammad adalah rasul yang terkhir ini jelas menimbulkandan memicu konflik dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia yaitu MUI dan FPI. Mereka menyebutkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan harus ditiadakan.

Ahmadiyah adalah organisasi dan aliran keagamaan yang berasal dari Qadian, India. Aliran ini dicetuskan dan disebarluaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan karena itu dianggap sebagai nabi. Di India dan Pakistan sendiri, Ahmadiyah mendapat penentangan keras dikarenakan ajarannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, terutama mengenai kenabian. Karena itu, kaum ulama sedunia telah memberikan fatwa sesat dan menetapkan Ahmadiyah bukan salah satu bagian atau aliran dalam agama Islam. Ahmadiyah juga menetapkan aturan keharusan menikahi sesama jemaat, dan larangan bermakmum pada imam nonjemaat pada shalat berjamaah. Ahmadiyah juga dikenal sangat agresif menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah bahkan negara-negara yang mayoritas nonmuslim, seperti benua Afrika, Eropa dan Amerika dengan menawarkan paradigma baru tentang Islam yang anti-kekerasan, cinta kasih, dan penuh kesabaran. Program-program kemanusiaannya bernaung di bawah bendera Humanity First.

Ajaran tersebut menimbulkan reaksi keras dari ormas resmi Islam MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975di JakartaIndonesia. Brkaitan dengan adanya aliran Ahmadiyah MUI memiliki pedoman dan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat, secara terperinci MUI menyatakan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan Ahmadiyah selain yang telah disebutkan di atas yaitu :

  1. Meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah almasih yang ditunggu kedatangannya menjelang hari kiamat.
  2. Meyakini bahwa Allah Swt., berpuasa, sholat, tidur, jaga, menulis, bisa benar bisa salah, dan melakukan setubuh dengan perempuan.
  3. Meyakini bahwa Jibril menurunkan wahyu kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan juga ilham, statusnya sama dengan Alquran.
  4. Meyakini bahwa tiada yang dikatakan Alquran kecuali yang dibawa oleh Almasih yang ditunggu-tunggu kedatangannya tidak hadits kecuali yang disampaikan oleh Mirza, tidak ada Nabi melainkan di bawah kepemimpinan Mirza.
  5. Meyakini bahwa kitab mereka diturunkan oleh Allah namanya Alkitabul Mubin, selain Alquran.
  6. Meyakini bahwa mereka penganut agama baru mempunyai ajaran syariat tersendiri, dan teman-teman dari Mirza adalah setara dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad.
  7. Meyakini bahwa desa Qadian, adalah seperti madinah Al Munawwarah, dan tanahnya sama seperti tanah Haram.
  8. Membatalkan kewajiban jihad dan wajib taat kepada pemerintah Inggris, karena mereka dianggap sebagai “Ulul Amri” seperti di dalam Alquran.
  9. Semua muslim menurut mereka adalah kafir hingga mereka mau masuk ke kelompok Ahmadiah Qadian, sebagaimana juga haram menikahi pasangan yang tidak segolongan dengan mereka.

Berpedoman pada hal tersebut MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan keberadaanya harus ditiadakan dan para pengikut ini harus kembali kepada jalan yang benar dan perpedoman pada Al Qur’an sebagai kitab suci yang diwahyukan nabi Muhammad untuk umat Islam.

Menanggapi hal tersebut jemaat Ahmadiyah sendiri menegaskan bahwa : tertanggal 14 Januari 2008, Jemaat Ahmadiyah mengeluarkan 12 butir pernyataan setelah melalui rentetan dialog dengan Departemen Agama. Pernyataan itu terkait dengan rapat Pakem yang akhirnya menetapkan bahwa negara tak melarang Jemaat Ahmadiyah.Berikut ini 12 pernyataan itu :

  1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat.
  2. Sejak semula kami warga jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).
  3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.
  4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai’at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah nabi Muhammad SAW.Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa
    1. tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada nabi Muhammad.
    2. Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
      1. Buku Tadzkirah bukan lah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohami Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya.
      2. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.
      3. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut Masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.
      4.  Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
      5. Kami warga jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan perundang-undangan.
      6. Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakat untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
      7. Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun pada kenyataannya aliran ini tetap dianggap sesat oleh ormas-ormas Islam. Padahal apabila berpedoman pada pernyataan tersebut tidak ada penyimpangan dalam ajaran Islam. Sebagian unsur masyarakat meminta pembubaran Ahmadiyah di Indonesia, bahkan kemarin ribuan orang masih berdemonstrasi di Jakarta untuk meminta pemerintah melarang Ahmadiyah. Untuk itu jemaat Ahmadiyah meminta perlindungan terhadap pemerintah. Akan tetapi pemerintah sendiri condong pada ormas-ormas Islam yang ada. Pemerintah sendiri melalui Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan bersama atau yangn lebih dikenal dengan SKB 3 menteri. SKB itu hanya untuk meminta para Ahmadiyah kalau dia menganggap sebagai seorang Islam, meninggalkan pengakuannya terhadap nabi lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Menurut pemerintah inilah keputusan terbaik yang dianggap dapat menjembatani keinginan semua pihak yang terlibat kontroversi Ahmadiyah. Namun tampaknya SKB yang terbit selang hanya beberapa jam setelah ribuan penentang Ahmadiyah kembali berdemontrasi hari, tidak akan sepenuhnya memuaskan keinginan mereka. Pemerintah menurut Menteri Agama Maftuh Basyuni, akan menindak secara pidana bila Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan penyebaran agama seperti selama ini. Sementara menurut Jaksa Agung Hendarman Supanji, pengawasan SKB Ahmadiyah itu akan diserahkan kepada pihak polisi dan masing masing pemerintah daerah. Isi surat keputusan ini tampaknya, tidak menjawab sepenuhnya keinginan para penentang Ahmadiyah yang sejak pagi membanjiri halaman seberang Istana Negara Jakarta, dengan aksi unjuk rasa.

Berikut isi lengkap SKB 3 Menteri berkenaan dengan Ahmadiyah :

  1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.
  2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
  3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.
  4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
  5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tisak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
  6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

Surat Keputusan Bersama yang membekukan kegiatan aliran Ahmadiyah Qadiyani (Ahmadiyah) tersebut melarang kegiatan dakwah oleh Ahmadiyah, dan melarang tindakan anarkis terhadap kelompok ini. Keputusan ini adalah semacam larangan sepenuhnya yang sangat didukung oleh kelompok garis keras dan badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Menteri Agama menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai hukuman kurungan maksimum 5 tahun penjara dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Surat Keputusan tersebut tidak membuat pengikut Ahmadiyah menghentikan kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan di lingkup komunitas mereka. Sebagai kelanjutan dari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama yang menyediakan panduan bagi Surat Keputusan Bersama mengenai masalah Ahmadiyah. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Departemen Dalam Negeri. Surat Edaran tersebut menyediakan pedoman bagi para Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah urusan Agama diseluruh Indonesia mengenai pelaksanaan yang benar atas Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut. Sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan, Bakor Pakem mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Rekomendasi yang dikeluarkan pada April 2008 menyatakan bahwa kelompok tersebut bersifat bid’ah dan menyimpang, dengan mengutip Instruksi Presiden tahun 1965 mengenai “pencegahan terhadap penyalahgunaan dan penghinaan agama.

Secara umum Pemerintah menghargai kebebasan beragama, namun keputusan pemerintah yang melarang kelompok Ahmadiyah untuk mempraktikan ibadahnya merupakan pengecualian yang signifikan. Undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan tindakan-tindakan tertentu lainnya juga membatasi kebebasan beragama dan kadang-kadang Pemerintrah mennolerir diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap individu-individu berdasarkan pada keyakinan agama mereka.

Landasan hukum yang dipakai penolak pluralisme ialah UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dikukuhkan UU No. 5/1969. Unsur kebebasan beragama yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun (non-derogable) menjadi mentah oleh pemakaian sepihak UU PNPS tersebut. Ini pula yang antara lain menjadi landasan para penolak pluralisme bahwa kebebasan tidak berarti netral karena selama ini dipandang sebagai berasal dari perspektif Barat yang meletakkan manusia lebih penting dari agama, sikap manusiawi seakan lebih mulia dari sikap religius.

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada saat terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap kebebasan dan pluralisme dalam kehidupan beragama inilah Komnas Ham hadir. Lebih-lebih ketika satu pihak merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Lembaga Komnas Ham tidak memasuki wilayah benar atau salah, tetapi bagaimana setiap pihak bersedia dan bisa menghormati pihak lain yang berbeda keyakinan dan penafsiran atau pemahaman atas suatu ajaran agama. Seringkali Komnas Ham menghadapi persoalan saat suatu pandangan mainstream secara tidak langsung ‘memaksakan” pendapatnya. Argumen yang sering muncul ialah bahwa suatu pandangan tidak mainstream harus tahu diri dan mengambil tempat yang tepat sesuai posisi sosialnya. Kebebasan dan pluralisme beragama lebih berkait dengan persoalan politik daripada epistemologi tentang benar atau salah. Konstruk penguasa terhadap agama, perilaku elite polik atau lebih tepatnya penguasa di Indonesia sampai detik ini tetap menyediakan bahan kajian menarik, termasuk ketika memasuki masa-masa transisi sekarang ini yang katanya hendak memasuki kepolitikan nasional yang lebih terbuka dan demokratik, setidaknya jika dilihat dari 2 hal: pertama dilihat dari segi inner motive elite politik yakni apa yang ada dalam dasar jiwa atau yang disebut Jung sebagai archetype. Archetype mendasari perilaku penguasa dalam mengkonstruksi dunia yang dihadapi, dan dalam kaitan ini menyangkut kode, simbol yang digunakan dalam merepresentasi kan agama ke tengah-tengah bangunan kekuasaan yang dimiliki. Kedua perilaku elit politik di Indonesia memiliki daya tarik dilihat dari proses dominasi. Sepanjang sejarahnya, manusia demikian Morgan menyatakan, terutama setelah terkait dengan sebuah organisasi, elit politik sulit dipisahkan dari praktek-praktek dominasi. Individu, kelompok atau elit organisasi seringkali bertindak atas dasar pemikiran yang dimilikinya sendiri, dan lalu menempuh cara-cara tertentu untuk melaksanakan keinginannya, memenuhi kepentingan dan berusaha mengendalikan pengaruhnya terhadap orang lain

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa aliran Ahmadiyah di Indonesia di anggap menyimpang oleh organisasi terbesar Islam yaitu MUI, terbukti dengan dikeluarkannya fatwa yang berkaitan dengan aliran Ahmadiyah yang dinyatakan sebagai aliran sesat. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya SKB 3 menteri mengenai Ahmadiyah, di mana hal tersebut semakin menyudutkan posisi Ahmadiyah. Namun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dicantumkan bahwa warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing, jadi dapt dikatakan bahwa warga negara Indonesia dalam memilih agama adalah berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Akan tetapi dalam memeluk agama tersebut adalah agama yang secara resmi diakui oleh negara. Secara resmi Indonesia mengakui adanya lima agama  serta diakuinya Konghucu sebagai agama resmi yang dibawa oleh etnis China akhir-akhir ini. Dapat dikatakan pula bahwa Ahmadiyah tidak diakui keberadaannya terlebih berkaitan dengan alirannya yang dianggap menyimpang. Meskipun Ahmadiyah dikatakan sebagai aliran sesat dan harus dibubarkan, tidak diperkenankan adanya tindak kekerasan dalam proses pemulihannya. Para pengikut ini diminta untuk kembali kepada ajaran yang sesungguhnya yang mengikuti ajaran sesuai dengan garis besar Islam. Hal ini bersangkutan dengan hak asasi manusia yang melarang adanya tindak kekerasan karena dapat dikenai hukum pidana. Selain itu juga dalam undang-undang dikatakan bahwa warga negara dapat meminta perlindungan hukum terhadap negara.

Jadi, berkaitan dengan teori konflik yang telah dibahas di atas dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang menaungi warga negara seperti yang berkaitan dengan undang-undang tersebut tadi dapat dikatakan sebagai katup penyelamat yang ada dalam konflik yang melibatkan para jemaat ahmadiyah dan ormas Islam. Di mana lembaga tersebut meredam adanya konflik dengan tidak adanya kekerasan yang melibatkan pihak-pihak yanng berkonflik. Dapat dikatakan juga bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan secara hukum.

Masyarakat memang tidak selalu dalam keadaan yang statis, tetapi masyarakat itu selalu mengalami perubahan atau dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sesuatu yang dinamis. Berdasarkan masalah di atas diharapkan masyarakat dapat memahami seperti apa pluralisme yang ada di Indonesia, tak terkecuali tentang keberagaman agama. Oleh karena itu kerukunan antar umat beragama harus ditaati agar konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir, meskipun dalam masalah ini hanya melibatkan satu agama saja yaitu Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan masalah intern suatu agama.

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Scraft, Betty R. 1995. Kajian Sosiologi Agama. PT Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta.
  • Radam, Noerid Haloei. 2001. Religi Orang Bukit. Yayasan Semesta : Yogyakarta.
  • Hidayat, Komarudin dkk. 2000. Agama Rakyat Agama Penguasa. Galang Press : Yogyakarta.
  • Mas’ud, Abdurahman. 2008. Pengantar Sosiologi Islam. PT Temprina Media Grafika : Surabaya.
  • Legenhausen, Muhammad. 2002. Satu Agama atau Banyak Agama. Lentera : Jakarta.
  • Pitchard, E.E Evans. 1984. Teori-teori Tentang Agama Primitif. PT Djaya Pirusa : Jakarta.
  • Campball, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Kanisius : Yogyakarta.
  • Thoyibi, M dkk. 2003. Sinergi Agama dan Budaya Lokal. Muhamadiyah University Press : Surakarta.
  • Nugroho, Tjahjadi. 2005. Agama Kekuasaan dan Kekuasaan Agama. Yayasan Sadar : Semarang.
  • Effendi, Djohan. 2004. Agama-agama Manusia. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
  • Dhavamony, Mariasusai. 1995. Fenomenologi Agama. Kanisius : Yogyakarta.
  • Salim, Agus. 2007. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. UNNES Press : Semarang.

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

 

Normal
0
false

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

 

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
text-align:justify;
text-indent:.5in;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Unnes.jpg

 

KONFLIK AHMADIYAH VS ISLAM YANG MELIBATKAN ORMAS ISLAM DALAM SKB (3) TIGA MENTERI

 

PAPER INI DISUSUN GUNA MEMENUHI UJIAN PADA MATA KULIAH SOSIOLOGI TERAPAN YANG DIAMPU OLEH : OKTAVIANI ADHI SUCIPTANINGSIH

 

 

Disusun Oleh :

Nama   : Diyana Rahmawati

NIM    : 3401409001

 

 

 

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2010

KONFLIK AHMADIYAH VS ISLAM YANG MELIBATKAN ORMAS ISLAM DALAM SKB (3) TIGA MENTERI

 

Indonesia adalah negara yang multikultural, terdiri atas ribuan Pulau bahkan di Indonesia sendiri terdapat beragam suku bangsa, ras, bahasa, kebudayaan, adat istiadat bahkan hingga agama. Di Indonesia sendiri terdapat lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Namun kini telah diakui adanya Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Mayoritas dari penduduk Indonesia adalah Islam. Sedangkan penduduk yang beragama Protestan mayoritas berada di Papua, Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara, dan Katholik sebagian besar berada di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk yang beragama Hindu-Budha mayoritas berada di Bali.

Selama bertahun-tahun Indonesia merdeka sudah banyak terdapat aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah mengizinkan praktik sistem keyakinan tradisional Aliran Kepercayaan sebagai manifestasi budaya, bukan sebagai suatu agama. Para pengikut Aliran Kepercayaan harus mendaftar ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pihak berwenang daerah pada umunya menghargai penganut Aliran Kepercayaan ini dalam mempraktikkan keyakinannya. Banyaknya aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia yang tak sedikit jumlahnya terkadang keberadaannya dapat memicu terjadinya konflik. Beberapa tahun yang lalu beredar mengenai adanya aliran Islam Ahmadiyah yang ada di Indonesia. Aliran ini dianggap sebagai aliran sesat oleh beberapa ormas Islam karena ajarannya menyimpang dari ajaran pokok atau garis besar Islam.

Dalam permasalahan yang terjadi tersebut dapat dikatakan bahwa masalah dalam kajian ini adalah tentang bagaimana berkembangnya Ahmadiyah dan ajarannya sehingga dikatakan sebagai aliran sesat. Selain itu juga perlu di jelaskan mengenai bagaimana peran-peran lembaga-lembaga Islam dalam menangani permasalahan tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan atau perundang-undangan mengenai kebebasan beragama serta keterkaitan SKB 3 menteri dalam penanganan masalah ini serta mengenai perundang-undangan tentang kebebasan beragama di Indonesia.

Berkaitan dengan masalah tersebut tentang adanya konflik di dalam masyarakat mengenai dilarangnya Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam melibatkan peran pemerintah dan lembaga keagamaan yang bersangkutan seperti MUI dan FPI. Dalam hal ini dapat dikaji melalui beberapa teori. Yang pertama adalah teori Fungsionalisme yang diutarakan oleh Robert K. Merton. Ia mengatakan tentang adanya fungsi manifes dan fungsi latent. Ia memberi tekanan pada bagaimana perbedaan pola-pola organisasi sosial di dalam sistem sosial yang lebih eksklusif dapat dicittakan, dipelihara, dan dirubah bukan hanya oleh kebutuhan total sistem tetapi juga oleh interaksi diantara item-item sosiokultural di dalam keseluruhan sistemik. Teori ini tidak menerima konsepsi variabel konflik dan perubahan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam teori ini masyarakat selalu dalam keadaan yang seimbang, stabil atau statis. Namun pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa masyarakan merupakan sesuatu yang dinamis, berkembang dan selalu mengalammi perubahan. Dan dalam masyarakat sendiri sering terjadi konflik yang nantinya dapat merujuk pada suatu proses integrasi. George Simmel juga mengatakan dalam teori konfliknya yaitu dikatakan bahwa konflik adalah salah satu proses utama yang bekerja untuk menyelamatkan masyarakat keseluruhan dan atau beberapa bagian di dalamnya. Kemudian konsekuensi dari konflik dapat memiliki konsekuensi integratif untuk the social whole, ketika, konflik dapat menghasilkan koalisi diantara kelompok yang berkonflik. Jadi dapat dikatakan bahwa konflik juga memiliki sisi posif yaitu dapat mengintegrasikan kelompok-kelompok tertentu yang berkonflik. Dalm teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser juga dikatakan tentang fungsi positif konflik untuk masyarakat. Ia menunjukan fungsi positif yakni daapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi yang menguntungakan sistem sosial. Ia juga mengemukakan adanya konflik realistis dan non realitas. Selain itu juga dikatakan mengenai adanya katup penyelamat (savety valve) yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah tanpa merusakan solidaritas dari kedua pihak yang sedang bermusuhan dan upaya untuk meredakan ketegangan keduanya. Kemudian dalam teori agama menurut pandangan sosiologi dikatakan bahwa penjelasan dari segi emosional tentang agama telah dibahas bahwa mempunyai nilai yang pragmatis yang kuat. Pragmatis sangat berpengaruh ketika penjelasan-penjelasan ini dikemukakan oleh Malinowski tentang agama dan magi. Ia mengatakan bahwa agama sangat bernilai bahkan benar menurut ukuran kebenaran kaum pragmatis, bila agama itu mengalami kebutuhan dengan memberikan kesenangan dan keamanan, keyakinan, kelegaan, dan keberanian, bila demikian segala konsekuensi yang berguna untuk kehidupan memancar dari agama itu. Montesquieuw mengatakan bahwa walaupun suatu agama boleh jadi salah, tetapi dapat memiliki suatu fungsi yang amat penting akan terlihat dapat menyesuaikandiri dengan corak pemerintah yang berkuasa, karena agama rakyat pada umumnya sesuai dengan jalan hidup mereka. Dikatakan juga oleh Durkheim tentang manusia, ia berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang jelas bersifat manusiawi seperti bahasa, moralitas, agama, dan kegiatan ekonomis dapat diberi ciri oleh dan tergantung pada masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu berkaitan erat dengan agama.

Berbicara mengenai agama berkaitan erat dengan riligi, J van Baal mengatakan bahwa religi adalah suatu sistem simbol yang dengan sarana tersebut manusia berkomunikasi dengan jagad rayanya. Simbol-simbol itu adalah sesuatu yang serupa dengan model-model yang menjembatani berbagai kebutuhan yang saling bertentangan untuk pernyataan diri dengan penguasa diri. Dapat dikatakan bahwa religi merupakan simbolyang digunakan manisia untuk berhubungan dengan jagad raya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai agama.  Menurut E.B Taylor dalam buku perintisnya Primitive Culture yang diterbitkan tahun 1871 mengemukakan dengan apa yang dikenal dengan “definisi minimum” agama. Dia mendefinisikan agama sebagai “kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spiritual”. Jadi dalam pengertiannya sesuatu dikatakan agama haruslah memiliki kepercayaan dan adanya simbol atau lambang (wujud) dari kepercayaan tersebut. Yinger juga mengatakan bahwa agama merupakan keengganan untuk menyerah kepada kematian , menyerah dalam menghadapi frustasi dan untuk menumbuhkan rasa permusuhan terhadap penghancuran ikatan-ikatan kemanusiaan. Jadi pada hakikatnya dalam ajaran agama dilarang adanya pasrah atau menyerah terhadap sesuatu yang dapat menghancurkan ikatan-ikatan kemanusiaan.

Kemudian Radcliffe-Brown mengatakan bahwa agama katanya “di mana pun merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Dapat dikatakan bahwa manusia memiliki ketergantungan terhadap kekuatan yang ada di luar diri kita sendiri yang nantinya hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam masyarakat. Jadi agama menrutnya kekuatan yang berada di luar diri kita namun dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam masyarakat.

Durkheim juga mangatakan tentang agama, bahwa menurutnya agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral, yakni katakanlah, benda-benda yang terpisah dan terlarang, kepercayaan-kepercayaan dan peribadatan-peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya ke dalam suatu komunitas. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa unsur-unsur sebuah agama meliputi : kepercayaan, adanya peribadatan, simbol (benda-benda sakral), dan adanya suatu komunitas yang mengikat atau mempersatukan penganutnya dalam komunitas tertentu (lenbaga keagamaan, rumah peribadatan). Bagi mazhab positivis, agama sebagaimana juga seni dan sains adalah bagian dari puncak-puncak ekspresi kebudayaan sehingga keduanya sering dikategorikan sebagai civilizatilon (peradaban) bukan sekedar culture. Namun bagi kalangan teolog dan orang-orang yang beragama, kebudayaan adalah perpanjangan dari agama. Atau paling tidak agama dan budaya masing-masing memiliki basis ontologis yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapt dipisahkan.

Sedangkan sosiologi agama merupakan suatu studi tentang interaksi-interaksi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka. Berdasarkan pengertian agama di atas ada perbedaan antara agama dan sosiologi agama. Hubungannya dengan sosiologi agama perlu dikemukakan adalah bidang kajian perbandingan agama. Kajian ini memiliki tradisi yang baik sekali, dan pada hakikatnya tidak dapat, dalam berbagai bentuknya yang lebih baru atau lebih , dipisahkan secara tajam dari sosiologi agama. Perbedaannya difokuskan pada satu pihak, pada isi kepercayaan-kepercayaan, peribadatan-peribadatan atau aturan-aturan etika tertentu dan dipihak lain, posisi keyakinan-keyakinan, peribadatan-peribadatan dan aturan-aturan ini dalam konteksnya dengan berbagai struktur sosial tertentu.  Ahli sosiologi berkeyakinan bahwa meskipun pencatatan atau perbandingan antara berbagai unsur sangat bermanfaat, terutama menunjukan generalitas atau frekuensi beberapa tema tertentu. Ada perolehan-perolehan lain yang harus dicari untuk memahaminya dengan senantiasa mengamati unsur-unsur itu dalam kkonteks sosialnya. Jadi pada intinya perbedaan dapat dilihat dari penekanannya, dalam agama lebih menekankan pada jenis peribadatan, konsep keagamaan, keyakinannya serta aturan-aturan di dalamnya. Namun pada sosiologi agama mengkaji tentang katerkaitan unsur-unsur tersebut dengan konteks sosialnya atau dalam masyarakat.

Agama resmi yang ada di Indonesia terdapat ada lima agama yaitu Islam. Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha. Namun beberapa tahun yang lalu resmi diakui bahwa Konghucu sebagai agama di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa secara resmi pemerintah mengakui adanya enam agama yang ada di Indonesia.

Pluralitas tradisi atau yang lebih dikenal dengan fenomena pluralisme agama (religious pluralism) telah menimbulkan kehebohan besar belakangan ini. Banyak konflik dan ketegangan di zaman ini yang di sulut oleh perbedaan pandangan agama. Agama yang semestinya mendatangkan keadilan dan kebahagiaan, dalam perjalanan justru sering diperalat untuk melanggengkan penindasan dan perampasan hak-hak sesama manusia. Menghadapi persoalan ini, para pemikir agama mencoba untuk merumuskan berbagai pemecahan. Namun sayangnya sebagian besar pemecahan itu terbukti tidak lengkap dan membentur jalan buntu. Implikasi selanjutnya, alih-alih meredakan konflik dan ketegangan, pemecahan-pemecahan itu malah secara de facto memperuncing keadaan dan menjerumuskan para aktor yang bersangkutan dalam labirin konflik yang tak berujung pangkal.

Pluralisme, sebenarnya merupakan ajang kompetisi yang paling cocok dalam umat beragama. Dalam kemajemukan dan keberagaman ini setiap penganut agama seharusnya mampu membuktikan kebenaran nilai-nilai agamanya. Pluralisme menjadi batu uji bagi perwujudan pesan-pesan agama. Dalam kemajemukan dan keragaman ini nilai-nilai kemanusiaan dapat terhannyutkan secara utuh dan tulus. Sebenarnya agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan untuk menuntun manusia.

Dalam kasus ini yang akan dibahas adalah mengenai Ahmadiyah dan Islam yang menimbulkan konflik dan melibatkan pemerintah dan juga ormas yang berkaitan dengan agama tersebut. Di mana konflik ini melibatkan ormas Islam yaitu FPI dan MUI. Konflik ini terjadi sekitar bulan Juni 2008 di Jakarta.

Konflik ini bermula dari adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran Islam dan Ahmadiyah. Islam sendiri masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat yang kemudian menetap dan menyebarkan agama Islam. Khususnya di Jawa penyebaran di Indonesia banyak dilakukan oleh para wali atau yang lebih dikenal dengan Wali Songo.

Membicarakan masyarakat Islam atau masyarakat Muslim tidak bisa tidak. Dan haruslah terlebih dahulu membicarakan tentang umat dan jamaah. Umat dan jamaat adalah lapik pertama dan utama adanya masyarakat Islam atau masyarakat Muslim tidak akan ada bila umat dan jamaah tidak ada. Karena itu harus jelas dahulu pengertian kedua istilah itu. Umat berasal dari kata “ummah”. Kata itu terdapat dalam ayat-ayat Al Qur’an sekalian asal usulnnya tidak asli kosa kata Arab, melainkan “”ibriyah atau dari bahasa al-Aramiyah. Kata itu termasuk ke dalam perbebdaharaan bahasa arab. Kata ummah dalam Qur’an mengandung arti yang banyak, tetapi arti utamanya adalah rakyat (sya’b), kelompok (jamaah) dan kelompok –kelompok besar (jamaah kabir). Umat berarti golongan, kelompok, yang berhimpunan menjadi satu kelompok .

Jamaah atau jemaah berasal dari bahasa arab , jamaah berarti kelompok manusia, gerombolan, kumpulan, partai, pasukan, masyarakat setempat (communuty). Dalam bahasa Indonesia berarti kumpulan orang atau rombongan orang beribadah.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam Suni. Islam memiliki beberapa organisasi Islam terbesar seperti Muhamadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan masih banyak lagi. Akan tetapi mereka masih memegang teguh aturan –aturan Islam yang pokok dan mempercayai bahwa Muhammad sebagai utusan Allah dan sekaligus sebagai nabi yang terakhir. Inilah yang menjadi ujung pangkal pemicu konflik antara Islam dan Ahmadiyah. Di mana mereka berpedoman bahwa nabi Muhammad adalah penutup para nabi sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT : Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” (QS. Al Ahzab: 40).

Dalam ajarannya Islam memiliki mazhab-mazhab yang dianut oleh umat Islam itu sendiri. Dalam ajaran Islam diajarkan tentang ke-Esaan Allah dan mempercayai bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad dalam Islam dikatakan bahwa beliau merupakan nabi yang terakhir. Hal ini pun telah dijelaskan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al Qur’an yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam menjalani kehidupannya.

Pada tahun 2008 ketika marak dibicarakan mengenai Ahmadiyah yang menyatakan bagian dari Islam mereka tidak mengakui bahwa Muhammad adalah rasul yang terakhir. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran dalam Islam yang menyatakan bahwa rasul yang terakhir adalah Muhammad. Dalam aliran Akhmadiyah dikatakan bahwa Muhammad bukanlah rasul yang terakhir melainkan Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan.

Dengan pernyataan Ahmadiyah yang menyatakan berada dalam naungan Islam namun tidak mengakui bahwa Muhammad adalah rasul yang terkhir ini jelas menimbulkandan memicu konflik dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia yaitu MUI dan FPI. Mereka menyebutkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan harus ditiadakan.

Ahmadiyah adalah organisasi dan aliran keagamaan yang berasal dari Qadian, India. Aliran ini dicetuskan dan disebarluaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan karena itu dianggap sebagai nabi. Di India dan Pakistan sendiri, Ahmadiyah mendapat penentangan keras dikarenakan ajarannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, terutama mengenai kenabian. Karena itu, kaum ulama sedunia telah memberikan fatwa sesat dan menetapkan Ahmadiyah bukan salah satu bagian atau aliran dalam agama Islam. Ahmadiyah juga menetapkan aturan keharusan menikahi sesama jemaat, dan larangan bermakmum pada imam nonjemaat pada shalat berjamaah. Ahmadiyah juga dikenal sangat agresif menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah bahkan negara-negara yang mayoritas nonmuslim, seperti benua Afrika, Eropa dan Amerika dengan menawarkan paradigma baru tentang Islam yang anti-kekerasan, cinta kasih, dan penuh kesabaran. Program-program kemanusiaannya bernaung di bawah bendera Humanity First.

Ajaran tersebut menimbulkan reaksi keras dari ormas resmi Islam MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975di Jakarta, Indonesia. Brkaitan dengan adanya aliran Ahmadiyah MUI memiliki pedoman dan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat, secara terperinci MUI menyatakan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan Ahmadiyah selain yang telah disebutkan di atas yaitu :

1.      Meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah almasih yang ditunggu kedatangannya menjelang hari kiamat.

2.      Meyakini bahwa Allah Swt., berpuasa, sholat, tidur, jaga, menulis, bisa benar bisa salah, dan melakukan setubuh dengan perempuan.

3.      Meyakini bahwa Jibril menurunkan wahyu kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan juga ilham, statusnya sama dengan Alquran.

4.      Meyakini bahwa tiada yang dikatakan Alquran kecuali yang dibawa oleh Almasih yang ditunggu-tunggu kedatangannya tidak hadits kecuali yang disampaikan oleh Mirza, tidak ada Nabi melainkan di bawah kepemimpinan Mirza.

5.      Meyakini bahwa kitab mereka diturunkan oleh Allah namanya Alkitabul Mubin, selain Alquran.

6.      Meyakini bahwa mereka penganut agama baru mempunyai ajaran syariat tersendiri, dan teman-teman dari Mirza adalah setara dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad.

7.      Meyakini bahwa desa Qadian, adalah seperti madinah Al Munawwarah, dan tanahnya sama seperti tanah Haram.

8.      Membatalkan kewajiban jihad dan wajib taat kepada pemerintah Inggris, karena mereka dianggap sebagai “Ulul Amri” seperti di dalam Alquran.

9.      Semua muslim menurut mereka adalah kafir hingga mereka mau masuk ke kelompok Ahmadiah Qadian, sebagaimana juga haram menikahi pasangan yang tidak segolongan dengan mereka.

Berpedoman pada hal tersebut MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan keberadaanya harus ditiadakan dan para pengikut ini harus kembali kepada jalan yang benar dan perpedoman pada Al Qur’an sebagai kitab suci yang diwahyukan nabi Muhammad untuk umat Islam.

Menanggapi hal tersebut jemaat Ahmadiyah sendiri menegaskan bahwa : tertanggal 14 Januari 2008, Jemaat Ahmadiyah mengeluarkan 12 butir pernyataan setelah melalui rentetan dialog dengan Departemen Agama. Pernyataan itu terkait dengan rapat Pakem yang akhirnya menetapkan bahwa negara tak melarang Jemaat Ahmadiyah.Berikut ini 12 pernyataan itu :

1.      Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat.

2.      Sejak semula kami warga jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).

3.      Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.

4.      Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai’at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah nabi Muhammad SAW.Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa

a.       tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada nabi Muhammad.

b.      Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.

5.         Buku Tadzkirah bukan lah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohami Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya.

6.         Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.

7.         Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut Masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.

8.          Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.

9.         Kami warga jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan perundang-undangan.

10.     Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakat untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

11.     Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun pada kenyataannya aliran ini tetap dianggap sesat oleh ormas-ormas Islam. Padahal apabila berpedoman pada pernyataan tersebut tidak ada penyimpangan dalam ajaran Islam. Sebagian unsur masyarakat meminta pembubaran Ahmadiyah di Indonesia, bahkan kemarin ribuan orang masih berdemonstrasi di Jakarta untuk meminta pemerintah melarang Ahmadiyah. Untuk itu jemaat Ahmadiyah meminta perlindungan terhadap pemerintah. Akan tetapi pemerintah sendiri condong pada ormas-ormas Islam yang ada. Pemerintah sendiri melalui Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan bersama atau yangn lebih dikenal dengan SKB 3 menteri. SKB itu hanya untuk meminta para Ahmadiyah kalau dia menganggap sebagai seorang Islam, meninggalkan pengakuannya terhadap nabi lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Menurut pemerintah inilah keputusan terbaik yang dianggap dapat menjembatani keinginan semua pihak yang terlibat kontroversi Ahmadiyah. Namun tampaknya SKB yang terbit selang hanya beberapa jam setelah ribuan penentang Ahmadiyah kembali berdemontrasi hari, tidak akan sepenuhnya memuaskan keinginan mereka. Pemerintah menurut Menteri Agama Maftuh Basyuni, akan menindak secara pidana bila Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan penyebaran agama seperti selama ini. Sementara menurut Jaksa Agung Hendarman Supanji, pengawasan SKB Ahmadiyah itu akan diserahkan kepada pihak polisi dan masing masing pemerintah daerah. Isi surat keputusan ini tampaknya, tidak menjawab sepenuhnya keinginan para penentang Ahmadiyah yang sejak pagi membanjiri halaman seberang Istana Negara Jakarta, dengan aksi unjuk rasa.

Berikut isi lengkap SKB 3 Menteri berkenaan dengan Ahmadiyah :

1.      Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.

2.      Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3.      Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.

4.      Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5.      Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tisak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6.      Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

Surat Keputusan Bersama yang membekukan kegiatan aliran Ahmadiyah Qadiyani (Ahmadiyah) tersebut melarang kegiatan dakwah oleh Ahmadiyah, dan melarang tindakan anarkis terhadap kelompok ini. Keputusan ini adalah semacam larangan sepenuhnya yang sangat didukung oleh kelompok garis keras dan badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Menteri Agama menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai hukuman kurungan maksimum 5 tahun penjara dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Surat Keputusan tersebut tidak membuat pengikut Ahmadiyah menghentikan kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan di lingkup komunitas mereka. Sebagai kelanjutan dari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama yang menyediakan panduan bagi Surat Keputusan Bersama mengenai masalah Ahmadiyah. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Departemen Dalam Negeri. Surat Edaran tersebut menyediakan pedoman bagi para Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah urusan Agama diseluruh Indonesia mengenai pelaksanaan yang benar atas Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut. Sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan, Bakor Pakem mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Rekomendasi yang dikeluarkan pada April 2008 menyatakan bahwa kelompok tersebut bersifat bid’ah dan menyimpang, dengan mengutip Instruksi Presiden tahun 1965 mengenai “pencegahan terhadap penyalahgunaan dan penghinaan agama.

Secara umum Pemerintah menghargai kebebasan beragama, namun keputusan pemerintah yang melarang kelompok Ahmadiyah untuk mempraktikan ibadahnya merupakan pengecualian yang signifikan. Undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan tindakan-tindakan tertentu lainnya juga membatasi kebebasan beragama dan kadang-kadang Pemerintrah mennolerir diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap individu-individu berdasarkan pada keyakinan agama mereka.

Landasan hukum yang dipakai penolak pluralisme ialah UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dikukuhkan UU No. 5/1969. Unsur kebebasan beragama yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun (non-derogable) menjadi mentah oleh pemakaian sepihak UU PNPS tersebut. Ini pula yang antara lain menjadi landasan para penolak pluralisme bahwa kebebasan tidak berarti netral karena selama ini dipandang sebagai berasal dari perspektif Barat yang meletakkan manusia lebih penting dari agama, sikap manusiawi seakan lebih mulia dari sikap religius.

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada saat terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap kebebasan dan pluralisme dalam kehidupan beragama inilah Komnas Ham hadir. Lebih-lebih ketika satu pihak merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Lembaga Komnas Ham tidak memasuki wilayah benar atau salah, tetapi bagaimana setiap pihak bersedia dan bisa menghormati pihak lain yang berbeda keyakinan dan penafsiran atau pemahaman atas suatu ajaran agama. Seringkali Komnas Ham menghadapi persoalan saat suatu pandangan mainstream secara tidak langsung ‘memaksakan” pendapatnya. Argumen yang sering muncul ialah bahwa suatu pandangan tidak mainstream harus tahu diri dan mengambil tempat yang tepat sesuai posisi sosialnya. Kebebasan dan pluralisme beragama lebih berkait dengan persoalan politik daripada epistemologi tentang benar atau salah. Konstruk penguasa terhadap agama, perilaku elite polik atau lebih tepatnya penguasa di Indonesia sampai detik ini tetap menyediakan bahan kajian menarik, termasuk ketika memasuki masa-masa transisi sekarang ini yang katanya hendak memasuki kepolitikan nasional yang lebih terbuka dan demokratik, setidaknya jika dilihat dari 2 hal: pertama dilihat dari segi inner motive elite politik yakni apa yang ada dalam dasar jiwa atau yang disebut Jung sebagai archetype. Archetype mendasari perilaku penguasa dalam mengkonstruksi dunia yang dihadapi, dan dalam kaitan ini menyangkut kode, simbol yang digunakan dalam merepresentasi kan agama ke tengah-tengah bangunan kekuasaan yang dimiliki. Kedua perilaku elit politik di Indonesia memiliki daya tarik dilihat dari proses dominasi. Sepanjang sejarahnya, manusia demikian Morgan menyatakan, terutama setelah terkait dengan sebuah organisasi, elit politik sulit dipisahkan dari praktek-praktek dominasi. Individu, kelompok atau elit organisasi seringkali bertindak atas dasar pemikiran yang dimilikinya sendiri, dan lalu menempuh cara-cara tertentu untuk melaksanakan keinginannya, memenuhi kepentingan dan berusaha mengendalikan pengaruhnya terhadap orang lain

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa aliran Ahmadiyah di Indonesia di anggap menyimpang oleh organisasi terbesar Islam yaitu MUI, terbukti dengan dikeluarkannya fatwa yang berkaitan dengan aliran Ahmadiyah yang dinyatakan sebagai aliran sesat. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya SKB 3 menteri mengenai Ahmadiyah, di mana hal tersebut semakin menyudutkan posisi Ahmadiyah. Namun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dicantumkan bahwa warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing, jadi dapt dikatakan bahwa warga negara Indonesia dalam memilih agama adalah berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Akan tetapi dalam memeluk agama tersebut adalah agama yang secara resmi diakui oleh negara. Secara resmi Indonesia mengakui adanya lima agama  serta diakuinya Konghucu sebagai agama resmi yang dibawa oleh etnis China akhir-akhir ini. Dapat dikatakan pula bahwa Ahmadiyah tidak diakui keberadaannya terlebih berkaitan dengan alirannya yang dianggap menyimpang. Meskipun Ahmadiyah dikatakan sebagai aliran sesat dan harus dibubarkan, tidak diperkenankan adanya tindak kekerasan dalam proses pemulihannya. Para pengikut ini diminta untuk kembali kepada ajaran yang sesungguhnya yang mengikuti ajaran sesuai dengan garis besar Islam. Hal ini bersangkutan dengan hak asasi manusia yang melarang adanya tindak kekerasan karena dapat dikenai hukum pidana. Selain itu juga dalam undang-undang dikatakan bahwa warga negara dapat meminta perlindungan hukum terhadap negara.

Jadi, berkaitan dengan teori konflik yang telah dibahas di atas dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang menaungi warga negara seperti yang berkaitan dengan undang-undang tersebut tadi dapat dikatakan sebagai katup penyelamat yang ada dalam konflik yang melibatkan para jemaat ahmadiyah dan ormas Islam. Di mana lembaga tersebut meredam adanya konflik dengan tidak adanya kekerasan yang melibatkan pihak-pihak yanng berkonflik. Dapat dikatakan juga bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan secara hukum.

Masyarakat memang tidak selalu dalam keadaan yang statis, tetapi masyarakat itu selalu mengalami perubahan atau dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sesuatu yang dinamis. Berdasarkan masalah di atas diharapkan masyarakat dapat memahami seperti apa pluralisme yang ada di Indonesia, tak terkecuali tentang keberagaman agama. Oleh karena itu kerukunan antar umat beragama harus ditaati agar konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir, meskipun dalam masalah ini hanya melibatkan satu agama saja yaitu Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan masalah intern suatu agama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

·                     Scraft, Betty R. 1995. Kajian Sosiologi Agama. PT Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta.

·                     Radam, Noerid Haloei. 2001. Religi Orang Bukit. Yayasan Semesta : Yogyakarta.

·                     Hidayat, Komarudin dkk. 2000. Agama Rakyat Agama Penguasa. Galang Press : Yogyakarta.

·                     Mas’ud, Abdurahman. 2008. Pengantar Sosiologi Islam. PT Temprina Media Grafika : Surabaya.

·                     Legenhausen, Muhammad. 2002. Satu Agama atau Banyak Agama. Lentera : Jakarta.

·                     Pitchard, E.E Evans. 1984. Teori-teori Tentang Agama Primitif. PT Djaya Pirusa : Jakarta.

·                     Campball, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Kanisius : Yogyakarta.

·                     Thoyibi, M dkk. 2003. Sinergi Agama dan Budaya Lokal. Muhamadiyah University Press : Surakarta.

·                     Nugroho, Tjahjadi. 2005. Agama Kekuasaan dan Kekuasaan Agama. Yayasan Sadar : Semarang.

·                     Effendi, Djohan. 2004. Agama-agama Manusia. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

·                     Dhavamony, Mariasusai. 1995. Fenomenologi Agama. Kanisius : Yogyakarta.

·                     Salim, Agus. 2007. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. UNNES Press : Semarang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s